Skadron Udara 12 Latihan Penembakan “Air To Ground”

Rabu, 25 April 2012



24 April 2012, Pekanbaru: Sebagai salah satu ujung tombak pelaksanaan operasi udara dalam menegakkan kedaulatan wilayah udara di Indonesia, khususnya wilayah Indonesia bagian barat, Skadron Udara 12 Lanud Pekanbaru senantiasa terus berupaya membina kesiapan operasional secara menyeluruh, baik kesiapan Alutsista maupun personel yang mengawakinya.

Terkait dengan hal tersebut, Skadud 12 Lanud Pekanbaru yang memiliki motto “Temukan dan Hancurkan”, selalu mengasah dan meningkatkan kemampuan para penerbangnya dengan melaksanakan latihan penembakan dari udara ke darat (Air To Ground) dengan sasaran di darat Air Weapon Range (AWR) Siabu yang bertempat di Kabupaten Kampar, Riau, Senin (23/4).

Latihan ini merupakan latihan profesiensi rutin yang dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan seluruh penerbang dan satu flight pesawat Hawk 100/200 dari Skadron Udara 12 Lanud Pekanbaru.

Selain itu, latihan penembakan “Air To Ground” tersebut merupakan ajang uji ketangkasan kemampuan bagi para penerbang tempur dalam ketepatan menembak atau menghancurkan sasaran sekaligus untuk meningkatkan kemampuan tempur yang handal dan profesional.
Direncanakan latihan ini akan berlangsung selama satu minggu ke depan, dan pada pelaksanaan latihan ini setiap penerbang akan melaksanakan bombing, dan straffing gun di daerah sasaran AWR Siabu.

Sumber: TNI AU

Unsur Satfib Koarmatim Latihan Manuvra L-3


24 April 2012, Surabaya: Unsur-unsur Satuan Kapal Amfibi Komando Armada RI Kawasan Timur (Satfib Koarmatim) yang tergabung dalam Gladi Tugas Tempur Tingkat III (L-3), hari ini, Selasa (24/4) bertolak akan melaksanakan latihan manuvra lapangan. Keberangkatkan unsur Satfib Koarmatim tersebut dilepas Kepala Staf Koarmatim (Kasarmatim) Laksamana Pertama TNI Djoko Teguh Wahojo di Dermaga Koarmatim Ujung, Surabaya.

Ketiga unsur Satfib Koarmatim yang terlibat dalam latihan ini yaitu, KRI Makassar-590, KRI Teluk Mandar-514 dan KRI Teluk Ende-517. Latihan yang dipimpin langsung oleh Komandan Satfib Koarmatim Kolonel Laut (P) Irwan Achmadi ini, akan melaksanakan latihan tempur laut hingga tanggal 27 April mendatang. Manuvra lapangan akan dilaksanakan disekitar perairan laut Jawa dan Tanjung Jangkar Situbondo, dengan melibatkan sebanyak 10 tank amfibi dan 832 personel.

Puncak dari kegiatan latihan ini, yaitu unsur-unsur Satfib Koarmatim akan melaksanakan pendaratan amfibi di Tanjung Jangkar Situbondo. Adapun tujuan latihan ini, untuk melaksanakan pembinaan terhadap unsur-unsur KRI Satuan Amfibi serta meningkatkan profesionalisme prajurit sesuai fungsi azasi dari unsur-unsur Satuan Kapal Amfibi dalam rangka mempersiapkan unsur-unsur tersebut untuk mendukung latihan Armada Jaya dan Latihan Gabungan TNI yang akan datang.

Dalam sambutan Pangarmatim Laksamana Muda TNI Agung Pramono, S.H, M.Hum yang dibacakan Kasarmatim mengatakan, sebagai bagian yang terintegral dari TNI AL, Koarmatim dituntut untuk mampu membina kemampuan alutsista di jajarannya. Pembinaan ini sangat penting, karena keluaran yang diharapkan adalah terwujudnya kekuatan Koarmatim yang selalu siap untuk diproyeksikan dalam melaksanakan operasi laut sehari-hari dan operasi tempur laut guna pengendalian laut dan proyeksi kekuatan ke darat di dan lewat laut.

Disamping itu, lanjut Pangarmatim, Koarmatim juga harus dapat menjamin penegakan kedaulatan NKRI dan penegakan hukum di laut yurisdiksi nasional sesuai hukum nasional maupun internasional yang berlaku. Keberhasilan tugas dan tanggung jawab Koarmatim tersebut, tentunya tidak terlepas dari kesiapsiagaan unsur-unsur operasional yang didukung oleh prajurit-prajurit yang profesional pula.

“Terkait dengan tugas Koarmatim tersebut, dibutuhkan kerja sama unit-unit organisasi Koarmatim yang mampu merespon dan mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi. Dalam hal ini fungsi komando pelaksana pembinaan yang diemban oleh satuan-satuan untuk selalu mengupayakan langkah-langkah dalam rangka menjamin kesiapan personel dan unsur-unsurnya serta terus mengkaji dan mengembangkan taktik, teknik dan metode peperangan laut,”kata Pangarmatim.

Salah satu bentuk keberhasilan pembinaan satuan, lanjut Pangarmatim, adalah bilamana dalam setiap operasi dan latihan yang dilaksanakan maka setiap prajurit memiliki kecakapan dalam menjalankan setiap peran dan fungsinya, utamanya dalam mengoperasikan alutsista yang diawaki dengan benar, sehingga setiap tugas operasi dan latihan yang dilaksanakan mencapai hasil yang optimal tanpa adanya kerugian personel maupun material.

Sumber: Dispenarmatim


Kemenhan: AS Tak Bisa Akses Data Radar di ALKI II

(Foto: Northrop Grumman Corporation)

24 April 2012, Jakarta: Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigjen TNI Hartind Asrin memastikan bahwa kecurigaan akan bocornya informasi pantauan radar ke tangan Amerika Serikat tak akan terjadi. "Amerika Serikat tidak bisa memantau radar itu karena pusat kendalinya ada di sini (Indonesia)," kata dia saat dihubungi Jurnal Nasional, Selasa (24/4).

Ia mengatakan, radar tersebut bukan difungsikan untuk memantau informasi-informasi penting terkait rahasia negara. Melainkan, hanya untuk memantau lalu lintas kapal pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) pada titik radar itu ditempatkan.

"Radar itu hanya untuk mengecek kapal yang lewat jadi tidak ada info pentingnya," tuturnya. Saat ditanya alasan pemerintah memilih radar buatan AS ketimbang negara lain, Hartind menjawab, karena pertimbangan ketiadaan biaya untuk membeli radar. Sebab radar Integrated Maritime Surveillance System (IMSS) ini merupakan hibah dari pemerintah Amerika sehingga pemerintah RI tak mengeluarkan kocek. "Pilih dari AS ini karena kita dikasih. Dan kalau beli dari negara lain duitnya tidak ada," ucap dia.

Hartind pun menampik saat ditanyakan kebenaran soal biaya perawatan radar sekitar US$52 juta per tahun yang harus dibayar pemerintah RI ke Amerika. Seperti diketahui, saat ini terdapat 12 unit bantuan peralatan pendukung sistem pengawasan atau radar laut terintegrasi (Integrated Maritime Surveillance System/IMSS) dari pemerintah Amerika Serikat di alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) II.

Gunanya untuk mengidentifikasi serta melacak kapal yang melintasi jalur tersebut. Hasil indentifikasi itu berupa pengiriman informasi dan data elektronik kepada kapal lain dan stasiun pantai terdekat. Informasi yang bisa diperoleh dari radar tersebut seperti identifikasi posisi, tujuan, dan kecepatan yang dapat ditampilkan pada layar komputer atau ECDIS (Electronic Charts Display and Information System).

Keberadaan radar-radar tersebut memang membantu Indonesia untuk mendeteksi, melacak dan memonitor kapal-kapal yang melintasi perairan teritorial dan internasional, khususnya di ALKI II. Selain itu, IMSS pun dianggap penting karena dapat membantu aparat terkait memerangi pembajakan, pencurian ikan, penyelundupan, dan terorisme di wilayah perairan Indonesia serta kawasan perbatasan dengan negara tetangga.

Namun karena radar-radar tersebut merupakan hibah AS tak menutup kemungkinan si pembuat memiliki akses tersembunyi terhadap perangkat tersebut. Dengan begitu maka AS dapat mengakses informasi yang dideteksi radar tersebut.

Sistem IMSS mencakup Radar maritim, AIS (Automatic Indentification System) dan kamera jarak jauh yang terpasang di wilayah Selat Malaka, Batam dan Selat Makassar. Dengan memanfaatkan fasilitas internet dan peralatan yang sudah di miliki TNI-AL seperti radio dan komputer, TNI-AL bisa memiliki AIS yang terintegrasi dari Sabang sampai Merauke dan dapat terpantau secara real time dari Mabesal atau Kotama-Kotama lainnya.

Sumber: Jurnas




Hasil Kunker Anggota Komisi I ke Polandia

Rudal Grom gagal mengenai sasaran berupa drone dalam beberapa kali uji coba.

25 April 2012, Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI Roy Suryo mengatakan, bersama delapan rekannya telah selesai melaksanakan kunjungan kerja selama lima hari di Polandia.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan selama kunker ke Polandia itu, di antarnya melihat secara langsung industri pertahanan yang mereka bangun. "Jadi konsen agenda kunker ke Polandia kemarin itu secara garis besar ada dua hal, yaitu ada yang fokus urusan luar negeri dan satu lagi yang konsen dalam urusan industri pertahanan untuk tujuan pengembangan alutsista," ujar Roy kepada Jurnalparlemen.com, Selasa (24/4).

Roy mengatakan, saat melihat industri pertahanan Polandia, delegasi anggota Komisi I sempat mempertanyakan soal tanggung jawab salah satu perusahaan Polandia, terkait pembelian alutsista oleh TNI berupa peluru kendali. Dari beberapa kali uji coba, ternyata gagal terus atau tidak berfungsi dengan baik.

"Jadi kita menuntut tanggung jawab perusahaan itu untuk memperbaiki kontraknya dan menjamin bahwa alutsista yang dijual itu memang memiliki kemampuan yang benar sebagaimana spek alutsista yang ditawarkan tersebut. Jika tidak sesuai maka Indonesia berhak menuntut janggung jawab dari perusahaan penjual alutsista tersebut secara serius,"ujar politisi Demokrat ini.

Menanggapi atas keluhan dari delegasi DPR ini, kata Roy, pihak Polandia pun telah berjanji akan segera menegur perusaan penjual peluru kendali tersebut. "Jadi dalam MoU penjualan senjata serupa, kedepannya jika ada produk yang gagal seperti itu, kita minta mereka menggantinya dengan yang lebih baik lagi. Jika tidak maka lebih baik kita tidak lanjutkan saja kerjasama seperti itu dan mereka mengatakan tentu akan memperbaiki MoU-nya dan menegur perusahaannya," ujarnya.

Kata Roy, Komisi I juga nantinya akan meminta Mabes TNI, jika akan kembali membeli peluru kendali dari Polandia atau alutsista dari negera tersebut, DPR minta mesti ada MoU yang jelas agar tidak merugikan kepentingan RI. "Utamanya, kalau ada produk yang gagal seperti itu, mesti ada jaminan diganti dengan produk serupa yang kualitasnya benar dan kondisinya lebih baik lagi," katanya.

Roy mengatakan, dalam kunker itu delegasi Komisi I juga melihat industri helikopter Polandia, Lublin. Perusahaan ini pernah mensuplai helikopternya untuk Polri. "Jadi kita melihat,kemungkinan helikopter untuk versi militer(TNI). Kita juga mendapat penjelasan terbaik biaya produksi helikopter versi militer, termasuk speknya.

Namun di dalam negeri sendiri sejauh ini memang belum ada rencana untuk membeli helikopter dari Polandia, baik untuk Polri dan TNI. Namun jika nantinya Polandia menawarkan untuk menjual pesawatnya, DPR akan mengarahkan agar mereka juga melakukan kerjasama dengan PT DI untuk alih teknologi dan produksi bersama saja," ujarnya.

Sumber: Jurnal Parlemen



0 komentar: