Skadron Udara 12 Latihan Penembakan “Air To Ground”

Rabu, 25 April 2012



24 April 2012, Pekanbaru: Sebagai salah satu ujung tombak pelaksanaan operasi udara dalam menegakkan kedaulatan wilayah udara di Indonesia, khususnya wilayah Indonesia bagian barat, Skadron Udara 12 Lanud Pekanbaru senantiasa terus berupaya membina kesiapan operasional secara menyeluruh, baik kesiapan Alutsista maupun personel yang mengawakinya.

Terkait dengan hal tersebut, Skadud 12 Lanud Pekanbaru yang memiliki motto “Temukan dan Hancurkan”, selalu mengasah dan meningkatkan kemampuan para penerbangnya dengan melaksanakan latihan penembakan dari udara ke darat (Air To Ground) dengan sasaran di darat Air Weapon Range (AWR) Siabu yang bertempat di Kabupaten Kampar, Riau, Senin (23/4).

Latihan ini merupakan latihan profesiensi rutin yang dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan seluruh penerbang dan satu flight pesawat Hawk 100/200 dari Skadron Udara 12 Lanud Pekanbaru.

Selain itu, latihan penembakan “Air To Ground” tersebut merupakan ajang uji ketangkasan kemampuan bagi para penerbang tempur dalam ketepatan menembak atau menghancurkan sasaran sekaligus untuk meningkatkan kemampuan tempur yang handal dan profesional.
Direncanakan latihan ini akan berlangsung selama satu minggu ke depan, dan pada pelaksanaan latihan ini setiap penerbang akan melaksanakan bombing, dan straffing gun di daerah sasaran AWR Siabu.

Sumber: TNI AU

Unsur Satfib Koarmatim Latihan Manuvra L-3


24 April 2012, Surabaya: Unsur-unsur Satuan Kapal Amfibi Komando Armada RI Kawasan Timur (Satfib Koarmatim) yang tergabung dalam Gladi Tugas Tempur Tingkat III (L-3), hari ini, Selasa (24/4) bertolak akan melaksanakan latihan manuvra lapangan. Keberangkatkan unsur Satfib Koarmatim tersebut dilepas Kepala Staf Koarmatim (Kasarmatim) Laksamana Pertama TNI Djoko Teguh Wahojo di Dermaga Koarmatim Ujung, Surabaya.

Ketiga unsur Satfib Koarmatim yang terlibat dalam latihan ini yaitu, KRI Makassar-590, KRI Teluk Mandar-514 dan KRI Teluk Ende-517. Latihan yang dipimpin langsung oleh Komandan Satfib Koarmatim Kolonel Laut (P) Irwan Achmadi ini, akan melaksanakan latihan tempur laut hingga tanggal 27 April mendatang. Manuvra lapangan akan dilaksanakan disekitar perairan laut Jawa dan Tanjung Jangkar Situbondo, dengan melibatkan sebanyak 10 tank amfibi dan 832 personel.

Puncak dari kegiatan latihan ini, yaitu unsur-unsur Satfib Koarmatim akan melaksanakan pendaratan amfibi di Tanjung Jangkar Situbondo. Adapun tujuan latihan ini, untuk melaksanakan pembinaan terhadap unsur-unsur KRI Satuan Amfibi serta meningkatkan profesionalisme prajurit sesuai fungsi azasi dari unsur-unsur Satuan Kapal Amfibi dalam rangka mempersiapkan unsur-unsur tersebut untuk mendukung latihan Armada Jaya dan Latihan Gabungan TNI yang akan datang.

Dalam sambutan Pangarmatim Laksamana Muda TNI Agung Pramono, S.H, M.Hum yang dibacakan Kasarmatim mengatakan, sebagai bagian yang terintegral dari TNI AL, Koarmatim dituntut untuk mampu membina kemampuan alutsista di jajarannya. Pembinaan ini sangat penting, karena keluaran yang diharapkan adalah terwujudnya kekuatan Koarmatim yang selalu siap untuk diproyeksikan dalam melaksanakan operasi laut sehari-hari dan operasi tempur laut guna pengendalian laut dan proyeksi kekuatan ke darat di dan lewat laut.

Disamping itu, lanjut Pangarmatim, Koarmatim juga harus dapat menjamin penegakan kedaulatan NKRI dan penegakan hukum di laut yurisdiksi nasional sesuai hukum nasional maupun internasional yang berlaku. Keberhasilan tugas dan tanggung jawab Koarmatim tersebut, tentunya tidak terlepas dari kesiapsiagaan unsur-unsur operasional yang didukung oleh prajurit-prajurit yang profesional pula.

“Terkait dengan tugas Koarmatim tersebut, dibutuhkan kerja sama unit-unit organisasi Koarmatim yang mampu merespon dan mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi. Dalam hal ini fungsi komando pelaksana pembinaan yang diemban oleh satuan-satuan untuk selalu mengupayakan langkah-langkah dalam rangka menjamin kesiapan personel dan unsur-unsurnya serta terus mengkaji dan mengembangkan taktik, teknik dan metode peperangan laut,”kata Pangarmatim.

Salah satu bentuk keberhasilan pembinaan satuan, lanjut Pangarmatim, adalah bilamana dalam setiap operasi dan latihan yang dilaksanakan maka setiap prajurit memiliki kecakapan dalam menjalankan setiap peran dan fungsinya, utamanya dalam mengoperasikan alutsista yang diawaki dengan benar, sehingga setiap tugas operasi dan latihan yang dilaksanakan mencapai hasil yang optimal tanpa adanya kerugian personel maupun material.

Sumber: Dispenarmatim


Kemenhan: AS Tak Bisa Akses Data Radar di ALKI II

(Foto: Northrop Grumman Corporation)

24 April 2012, Jakarta: Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigjen TNI Hartind Asrin memastikan bahwa kecurigaan akan bocornya informasi pantauan radar ke tangan Amerika Serikat tak akan terjadi. "Amerika Serikat tidak bisa memantau radar itu karena pusat kendalinya ada di sini (Indonesia)," kata dia saat dihubungi Jurnal Nasional, Selasa (24/4).

Ia mengatakan, radar tersebut bukan difungsikan untuk memantau informasi-informasi penting terkait rahasia negara. Melainkan, hanya untuk memantau lalu lintas kapal pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) pada titik radar itu ditempatkan.

"Radar itu hanya untuk mengecek kapal yang lewat jadi tidak ada info pentingnya," tuturnya. Saat ditanya alasan pemerintah memilih radar buatan AS ketimbang negara lain, Hartind menjawab, karena pertimbangan ketiadaan biaya untuk membeli radar. Sebab radar Integrated Maritime Surveillance System (IMSS) ini merupakan hibah dari pemerintah Amerika sehingga pemerintah RI tak mengeluarkan kocek. "Pilih dari AS ini karena kita dikasih. Dan kalau beli dari negara lain duitnya tidak ada," ucap dia.

Hartind pun menampik saat ditanyakan kebenaran soal biaya perawatan radar sekitar US$52 juta per tahun yang harus dibayar pemerintah RI ke Amerika. Seperti diketahui, saat ini terdapat 12 unit bantuan peralatan pendukung sistem pengawasan atau radar laut terintegrasi (Integrated Maritime Surveillance System/IMSS) dari pemerintah Amerika Serikat di alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) II.

Gunanya untuk mengidentifikasi serta melacak kapal yang melintasi jalur tersebut. Hasil indentifikasi itu berupa pengiriman informasi dan data elektronik kepada kapal lain dan stasiun pantai terdekat. Informasi yang bisa diperoleh dari radar tersebut seperti identifikasi posisi, tujuan, dan kecepatan yang dapat ditampilkan pada layar komputer atau ECDIS (Electronic Charts Display and Information System).

Keberadaan radar-radar tersebut memang membantu Indonesia untuk mendeteksi, melacak dan memonitor kapal-kapal yang melintasi perairan teritorial dan internasional, khususnya di ALKI II. Selain itu, IMSS pun dianggap penting karena dapat membantu aparat terkait memerangi pembajakan, pencurian ikan, penyelundupan, dan terorisme di wilayah perairan Indonesia serta kawasan perbatasan dengan negara tetangga.

Namun karena radar-radar tersebut merupakan hibah AS tak menutup kemungkinan si pembuat memiliki akses tersembunyi terhadap perangkat tersebut. Dengan begitu maka AS dapat mengakses informasi yang dideteksi radar tersebut.

Sistem IMSS mencakup Radar maritim, AIS (Automatic Indentification System) dan kamera jarak jauh yang terpasang di wilayah Selat Malaka, Batam dan Selat Makassar. Dengan memanfaatkan fasilitas internet dan peralatan yang sudah di miliki TNI-AL seperti radio dan komputer, TNI-AL bisa memiliki AIS yang terintegrasi dari Sabang sampai Merauke dan dapat terpantau secara real time dari Mabesal atau Kotama-Kotama lainnya.

Sumber: Jurnas




Hasil Kunker Anggota Komisi I ke Polandia

Rudal Grom gagal mengenai sasaran berupa drone dalam beberapa kali uji coba.

25 April 2012, Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI Roy Suryo mengatakan, bersama delapan rekannya telah selesai melaksanakan kunjungan kerja selama lima hari di Polandia.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan selama kunker ke Polandia itu, di antarnya melihat secara langsung industri pertahanan yang mereka bangun. "Jadi konsen agenda kunker ke Polandia kemarin itu secara garis besar ada dua hal, yaitu ada yang fokus urusan luar negeri dan satu lagi yang konsen dalam urusan industri pertahanan untuk tujuan pengembangan alutsista," ujar Roy kepada Jurnalparlemen.com, Selasa (24/4).

Roy mengatakan, saat melihat industri pertahanan Polandia, delegasi anggota Komisi I sempat mempertanyakan soal tanggung jawab salah satu perusahaan Polandia, terkait pembelian alutsista oleh TNI berupa peluru kendali. Dari beberapa kali uji coba, ternyata gagal terus atau tidak berfungsi dengan baik.

"Jadi kita menuntut tanggung jawab perusahaan itu untuk memperbaiki kontraknya dan menjamin bahwa alutsista yang dijual itu memang memiliki kemampuan yang benar sebagaimana spek alutsista yang ditawarkan tersebut. Jika tidak sesuai maka Indonesia berhak menuntut janggung jawab dari perusahaan penjual alutsista tersebut secara serius,"ujar politisi Demokrat ini.

Menanggapi atas keluhan dari delegasi DPR ini, kata Roy, pihak Polandia pun telah berjanji akan segera menegur perusaan penjual peluru kendali tersebut. "Jadi dalam MoU penjualan senjata serupa, kedepannya jika ada produk yang gagal seperti itu, kita minta mereka menggantinya dengan yang lebih baik lagi. Jika tidak maka lebih baik kita tidak lanjutkan saja kerjasama seperti itu dan mereka mengatakan tentu akan memperbaiki MoU-nya dan menegur perusahaannya," ujarnya.

Kata Roy, Komisi I juga nantinya akan meminta Mabes TNI, jika akan kembali membeli peluru kendali dari Polandia atau alutsista dari negera tersebut, DPR minta mesti ada MoU yang jelas agar tidak merugikan kepentingan RI. "Utamanya, kalau ada produk yang gagal seperti itu, mesti ada jaminan diganti dengan produk serupa yang kualitasnya benar dan kondisinya lebih baik lagi," katanya.

Roy mengatakan, dalam kunker itu delegasi Komisi I juga melihat industri helikopter Polandia, Lublin. Perusahaan ini pernah mensuplai helikopternya untuk Polri. "Jadi kita melihat,kemungkinan helikopter untuk versi militer(TNI). Kita juga mendapat penjelasan terbaik biaya produksi helikopter versi militer, termasuk speknya.

Namun di dalam negeri sendiri sejauh ini memang belum ada rencana untuk membeli helikopter dari Polandia, baik untuk Polri dan TNI. Namun jika nantinya Polandia menawarkan untuk menjual pesawatnya, DPR akan mengarahkan agar mereka juga melakukan kerjasama dengan PT DI untuk alih teknologi dan produksi bersama saja," ujarnya.

Sumber: Jurnal Parlemen



RI-China Mantapkan Mekanisme Alih Teknologi Rudal

Selasa, 10 April 2012



10 April 2012, Beijing: Pemerintah Indonesia dan Republik Rakyat China terus memantapkan mekanisme alih teknologi teknologi untuk produksi bersama peluru kendali (rudal) C-705 yang akan digunakan TNI Angkatan Laut.

"Pemerintah China sepakat untuk melakukan alih teknologi dari proses awal, dan kini tengah dimantapkan agar ke depan Indonesia juga benar-benar mampu memproduksi rudal tersebut," katanya Atase Pertahanan Kedutaan Besar RI di Beijing, Kolonel Lek Suryamargono, Selasa.

Surya mengatakan Indonesia selalu mensyaratkan alih teknologi dalam setiap pembelian alat utama sistem senjata dari mancanegara, termasuk dalam pembelian rudal C-705 untuk TNI Angkatan Laut.

Dia menjelaskan pula bahwa rencana pemerintah membeli rudal C-705 dari China merupakan bagian dari kerja sama industri pertahanan kedua negara.

Menurut kesepakatan kerja sama industri pertahanan antara kedua negara, pembelian senjata tertentu harus dilakukan antarpemerintah dan disertai alih teknologi peralatan militer yang antara lain mencakup cara perakitan, pengujian, pemeliharaan, modifikasi, dan pelatihan.

"Ada pula produksi bersama dan pemasaran bersama atas produk persenjataan tertentu yang disepakti. Antara lain peluru kendali C-705," ungkap Suryamargono.

Tentang siapa pihak Indonesia yang akan menjalankan alihteknologi tersebut, Surya mengatakan,"belum tahu apakah PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad atau PT PAL. Yang jelas, China telah sepakat untuk melakukan alih teknologi dan prosesnya kini terus dimantapkan mekanismenya."

Hubungan Militer Indonesia-China Terus Berkembang

Pejabat pemerintah Indonesia mengatakan hubungan militer dan pertahanan dengan Republik Rakyat China (RRC) semakin berkembang luas dan diharapkan semakin meningkat pada masa mendatang.

Atase Pertahanan Kedutaan Besar RI di Beijing, Kolonel Lek Suryamargono, mengatakan kedua pemerintahan terus mengintensifkan kerjasama pertahanan kedua negara dalam kerangka kemitraan strategis yang telah disepakati pada 25 April 2005.

"Kepala Pemerintahan kedua negara telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerjasama bidang pertahanan kedua negara atau Agreement Between The Ministry of Defence, The Republic of Indonesia and The Ministry of National Defence, The People`s Republic of China on Bilateral Defence Cooperation, pada November 2007," ungkapnya, Selasa.

Namun, lanjut dia, kesepakatan itu belum mendapat ratifikasi dari DPR.

"Meski begitu, kedua negara sepakat untuk membentuk forum konsultasi bilateral terkait kerja sama pertahanan dan militer kedua pihak. Dan kini Indonesia dan Cina telah menjalin kerja sama bidang pertahanan dan militer di bidang pendidikan dan latihan, pertukaran kunjungan antar kedua negara, kerja sama industri pertahanan, latihan bersama, produksi bersama, alih teknologi," ujar Suryamargono.

Ia menambahkan bentuk kerja sama pertahanan dan militer kedua negara akan terus ditingkatkan baik dari segi jumlah personel yang terlibat dalam program pertukaran perwira maupun materi latihan dan pendidikan yang dikerjasamakan kedua pihak.

Sumber: ANTARA News

Atraksi Pesawat Meriahkan HUT TNI AU

Senin, 09 April 2012

Atraksi Pesawat Meriahkan HUT TNI AU
Rangkaian demo udara peringatan HUT ke-66 TNI AU, disemarakkan dengan penampilan Jupiter Aerobik Team di Lanud Halim Perdakusuma, Jakarta.
 
Atraksi Pesawat Meriahkan HUT TNI AU
Ratusan penerjun dari prajurit TNI Angkatan Udara, melakukan aksi terjun payung. 
Atraksi Pesawat Meriahkan HUT TNI AU
Soerang anak digendong orangtuanya, menyaksikan atraksi pesawat yang membentuk formasi.
 
 
Atraksi Pesawat Meriahkan HUT TNI AU
Pesawat TNI yang melakukan atraksi antara lain 6 pesawat Sukhoi SU-27/30, 7 F-16 A/B, 11 pesawat Hawk-109/209, 8 pesawat KT-1B, 6 T-34 Charlie, 2 Cessna, 1 heli Basarnas, 3 C-130 HS/BT, 7 EC-120 B, 1 C-212, dan 1 CN-235.
 
SUMBER : DETIK FOTO
 
 

Ratusan Warga Antusias Saksikan Atraksi Pesawat HUT TNI AU


Senin, 09/04/2012 10:00 WIB
Jakarta Perayaan HUT TNI AU ke-66 berlangsung meriah. Masyarakat umum yang diperbolehkan menonton di wilayah Pangkalan Skadron Udara 2 Halim Perdanakusumah terlihat antusias menyaksikan atraksi pesawat.

Pantauan detikcom di lokasi pada Senin (9/4/2012) pukul 09.15 WIB, ratusan warga tampak memadati Pangkalan Skuadron Udara 2 Halim Perdanakusumah. Mereka mengelilingi area pangkalan udara tempat atraksi dilaksanakan.

"Ya ini mau lihat pesawat, sekalian nemenin anak-anak," kata Eni (29), warga Cililitan yang datang ke Pangkalan Skuadron Udara 2 Halim Perdanakusuma bersama kedua anaknya.

Sebelum upacara dimulai, atraksi dibuka dengan akrobat pesawat dari Sekjen Kemhan Marsekal Madya Eris Herryanto. Setelah upacara, pertunjukkan dibuka dengan atraksi helikopter, terjun payung, atraksi penanggulangan dengan menggunakan peluru tajam. Kemudian setelah ini akan dilakukan demonstrasi pengawalan udara dari skadron-skadron udara TNI AU.

Seperti diketahui, hari ini, Senin (9/4/2012) merupakan HUT TNI AU ke-66. Perayaan HUT TNI AU ke-66 hari ini melibatkan banyak pesawat. Diantaranya adalah 6 pesawat SU-27/30, 7 F-16 A/B, 11 hawk-109/209, 8 KT-1B, 6 T-34 Charlie, 2 Cessna (penarik banner), 1 heli Basarnas (stby SAR), 3 C-130 HS/BT, 7 EC-120 B, 1 C-212, dan 1 CN-235.
 
sumber : DETIK
 
 

Menhan Akui Ada Selisih Harga Sukhoi

Senin, 05 Maret 2012


JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengakui adanya selisih antara harga awal dan harga aktual yang harus dibayarkan dalam pengadaan 6 pesawat Sukhoi jenis Su 30 MK2 dari Rusia. Namun, selisih itu tidak besar dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Ada selisih harga tetapi itu terjadi karena faktor eskalasi harga dan inflasi. Contohnya kalau kita beli makanan 2 tahun yang lalu dan sekarang beda. Itu tidak banyak, kecil sekali," kata Purnomo usai rapat di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (5/3).

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR TB Hasanuddin menduga ada broker yang bermain dalam pengadaan pesawat senilai US$470 juta ini. Pengadaan yang seharusnya dilakukan oleh Rosoboron Export sebagai perwakilan resmi Rusia di Jakarta, diserahkan kepada Perusahaan X. Akibatnya, negara dirugikan hingga US$50 juta.

Purnomo membantah tudingan ini. Menurutnya, pengadaan Sukhoi tersebut sudah sesuai prosedur. "Justru kita ingin tanya itu datanya dari mana. Kita dealnya dengan Rosoboron Eksport, tidak dengan yang lain. Itu agen resmi dari pemerintah Rusia," katanya.

Ketika ditanya berapa selisih harga antara pembayaran aktual dengan harga awal pesawat tersebut, Purnomo mengaku lupa. "Angkanya saya nggak ingat. Tetapi tidak ada kenaikan yang signifikan karena kita juga tidak bodoh. Kalau sampai melonjak sampai terjadi mark up, nggak ada itu," cetusnya.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan tanggung jawab pengadaan berada sepenuhnya di Kemenhan. TNI AU sebagai user Sukhoi, kata Agus, hanya mengajukan rencana tender lewat TNI.

"Lalu TNI meneruskan ke Kementerian Pertahanan. Kemenhan lalu membentuk tim evaluasi pengadaan. Yang memutuskan Kementerian Pertahanan," katanya.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Program Imparsial Al Araf mengatakan banyak kejanggalan dalam pembelian enam pesawat Sukhoi itu. Dalam analisanya, Imparsial mengatakan harga pesawat kemahalan dan proses pengadaan tidak wajar.

"Pertama, mengapa Kemenhan lebih memilih membeli Sukhoi dengan sumber kredit komersial, tidak menggunakan fasilitas state loan yang telah disediakan pemerintah Rusia sebesar US$1 miliar?" tanyanya.

Kedua, lanjut Al Araf, Imparsial juga mempertanyakan kenapa harga pembelian Sukhoi bisa mencapai US$470 juta-US$500 juta untuk enam unit.

"Sedangkan saat pengadaan tahun 2010, nilai pembelian Sukhoi dari produsen yang sama hanya berkisar US$55 juta. Jika harga kesepakatan adalah US$500 juta untuk enam Sukhoi, ini artinya harga satuan Sukhoi adalah US$83 juta," jelas Al Araf.

Selain itu, Al Araf juga mempertanyakan mengapa pemerintah menggunakan pihak ketiga dalam pengadaan ini. "Keterlibatan agen ini sebenarnya keluar dari semangat untuk proses pengadaan alutsista melalui mekanisme G to G?," katanya.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Komisi 1 DPR Bentuk Tim Kajian Untuk Verifikasi Tiga Kapal Perang Inggris


JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyatakan, Komisi I membentuk tim kecil yang diberi tugas melakukan kajian dan verifikasi atas pengajuan TNI AL untuk membeli tiga kapal perang buatan Inggris. Kapal tersebut, sebelumnya merupakan pesanan Pemerintahan Kerajaan Brunai Darussalam. Namun, karena alasan tertentu dibatalkan oleh negeri jiran tersebut.

"Komisi I berpandangan bahwa soal pengadaan alutsista untuk TNI ini perlu dilakukan akselerasi, dalam upaya modernisasi dan penguatan armada angkatan laut kita. Karenanya, terhadap pengajuan TNI AL untuk dapat membeli tiga kapal perang dari Inggris ini, perlu kita lakukan verifikasi dulu," ujar Mahfudz pada Jurnalparlemen.com, Jumat (2/3).

Tujuan dilakukannya verifikasi ini adalah untuk menjelaskan dulu aspek politiknya. "Lalu, secara teknis, kita perlu tahu juga alasan pembatalan pembelian tiga kapal buatan Inggris oleh Brunai sebelumnya, sebabnya apa?" ujar Mahfudz.

Verikasi lainnya, menurut Mahfudz adalah masalah anggaran. "Kalau secara politik, Brunai tidak ada masalah, baru kita oke. Lalu secara tekhnis. Inikan tidak lazim, sebuah negara yang sudah pesan tiga kapal, kemudian sudah dibayar juga, namun kemudian hal itu dibatalkan. Nah, ini apa penyebabnya? Ini yang kita perlu verifikasi lebih dulu," ujarnya.


Korvet kelas Nahkoda Ragam yang akan di beli TNI AL (Foto: NAVAL-TECHNOLOGY.COM)

Mahfudz mengatakan,untuk memastikan kondisi fisik dan kemampuan ketiga kapal buatan Inggris yang di minati TNI AL untuk dibeli itu, di Komisi I juga sempat muncul perlunya perwakilan anggota Komisi I melakukan pengecekan fisik kapal tersebut ke Inggris langsung.

Mahfudz menambahkan, yang terpenting, kalaupun TNI AL nantinya jadi membeli Kapal buatan Inggris itu, tidak ada syarat yang melekat yang memberatkan Indonesia suatu saat.

"Mesti ada jaminan, Inggris tidak melakukan embargo terhadap suku cadang dan perlengkapan lainnya dari kapal ini. Karena pengalaman Indonesia sebelumnya, negara negara Barat melakukan embargo terhahadap suku cadang alutsista yang sudah beli. inikan tidak fair," tegasnya.

Sebelumnya, TNI AL meminta dukungan pada Komisi I DPR RI untuk pembelian tiga kapal perang buatan Inggris. Pembelian alutsista ini guna memperkuat armada perang TNI AL dalam menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI di perairan.

Sumber : JURNALPARLEMEN.COM

Indonesia Teken Kontrak Pembelian Sembilan Pesawat Angkut C-295

Rabu, 15 Februari 2012


(Foto: EADS)

15 Februari 2012, Jakarta: Menteri Pertahanan (Menhan) RI Purnomo Yusgiantoro bersama Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan sejumlah anggota Komisi I DPR-RI, Rabu (15/2), menyaksikan penandatanganan kontrak pembelian sembilan pesawat militer C-295 yang dilakukan antara Direktur PT Dirgantara Indonesia (DI) dengan President and CEO Airbus Military pada acara Singapore Air Show dan selanjutnya pesawat akan dinamakan CN-295 oleh pihak Indonesia.

Pesawat CN-295 selanjutnya akan dioperasikan oleh TNI AU dalam berbagai penugasan antara lain untuk kepentingan militer, logistik, kemanusiaan maupun misi evakuasi medis, dan pengiriman pertama diperkirakan mulai tahun 2012 sampai pada semester kedua tahun 2014.

Menurut Menhan, moment ini sangat membanggakan khususnya bagi industri kedirgantaraan Indonesia. Mengingat, pesawat C-295 memiliki kemampuan yang ideal untuk memenuhi kebutuhan militer Indonesia saat ini dan di masa mendatang serta kebutuhan kepentingan kemanusiaan. Sedangkan dalam hal pembiayaan, juga sangat efisien dan partisipasi penuh dari industri penerbangan dalam negeri dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang berkemampuan tinggi sekaligus transfer teknologi.

Sementara itu Dirut PT DI Dr Budi Santoso menjelaskan, kontrak ini dibangun atas dasar hubungan kerjasama yang baik yang telah ada antara Airbus Military dengan Industri Penerbangan Indonesia. Kerja sama ini akan memberikan kemampuan yang tepat bagi Indonesia di masa mendatang dan memberikan kesempatan kepada PT DI untuk menumbuhkan bisnis industri penerbangannya sebagai penyedia tingkat pertama. Hal ini akan menempatkan PT DI di peta industri penerbangan global dan memberi kesempatan kepada Industri penerbangan Indonesia untuk mengembangkan kemampuan tenaga kerja. Sedangkan President and CEO dari Airbus Military Domingo Urena Raso, Airbus Military merasa bangga dengan Kementerian Pertahanan RI telah memilih C-295 sebagai salah satu armadanya dan berharap kerjasama dengan PT DI ini dapat terus berlanjut.

Generasi terbaru C-295 adalah pesawat yang ideal untuk pertahanan dan misi-misi kemanusiaan, patroli perairan termasuk operasi pengawasan wilayah. Selain itu, pesawat ukuran menengah taktis ini, juga memiliki kemampuan yang fleksibel bagi kebutuhan personel, pasukan, angkutan alat berat, evakuasi medis, tugas-tugas komunikasi serta logistik.

Di sisi lain, pesawat C-295 juga dapat dikonfigurasikan dalam versi khusus yang dipersenjatai sekaligus untuk kepentingan pengawasan daratan, SAR, patroli perairan, anti kapal selam atau peringatan dini udara.

“Secara global, pesawat ini memiliki kemampuan ganda, yakni sebagai pesawat untuk kepentingan militer maupun kepentingan kemanusiaan dan tentunya kita mendapatkan keuntungan transfer of technologi”, tegas Menhan

Sumber: Kemhan